Berita


Funding Diversification, BNI Issues Sustainable Debenture Phase I Rp 3 Trillion

Jakarta, 7 Juni 2017 - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) akan menerbitkan surat utang dalam bentuk obligasi sebagai upaya mendiversifikasi sumber pendanaan Perseroan. Langkah ini menjadi bagian dari program Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I BNI Tahun 2017 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp 10 triliun, yang dilakukan secara bertahap. Pada Tahap I, emiten berkode BBNI ini akan menerbitkan obligasi senilai maksimal Rp 3 triliun, dengan tenor 5 (lima) tahun.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I BNI tersebut disampaikan kepada publik pada acara Public Expose Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Rupiah di The Ritz Carlton Jakarta, Rabu, 7Juni 2017. Strategi pendanaan BNI tersebut dipaparkan oleh Wakil Direktur Utama BNI, Herry Sidharta.

Herry mengungkapkan, dana hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan BNI untuk ekspansi kredit dalam rangka pengembangan bisnis. Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman, likuid, dan tetap profitable.

“Kami akan menerbitkan instrumen obligasi tersebut secara bertahap. Untuk tahap berikutnya akan dilakukan dengan mempertimbangkan pemilihan waktu atau timing yang tepat dengan memperhatikan kondisi pasar dan likuiditas baik internal maupun eksternal,” ujarnya.

Sebelumnya, Pefindo telah memberikan peringkat idAAA terhadap BNI. Outlook dari peringkat tersebut adalah stabil. Pefindo juga memberikan peringkat idAAA untuk rencana emisi Obligasi Berkelanjutan I. Peringkat tersebut mencerminkan tingkat kepentingan yang sangat besar (critical importance) bagi Pemerintah Indonesia selaku pemegang saham pengendali, posisi usaha yang sangat kuat, dan profil likuiditas yang sangat kuat. Obligor berperingkat idAAA merupakan peringkat tertinggi yang diberikan oleh Pefindo. Kemampuan obligor untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya, relatif terhadap obligor Indonesia lainnya, adalah superior.

Penerbitan obligasi BNI ini tidak terlepas dari perkembangan ekonomi dan pasar saat ini, dimana beberapa pihak memperkirakan pemulihan perekonomian global relatif lebih cepat pada tahun 2017 daripada tahun 2016 lalu. Kemudian diproyeksikan dua tahun kedepan, perekonomian dunia diperkirakan akan relatif lebih baik.

Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan ekonomi dunia secara berurutan akan tumbuh 3,5% pada 2017 dan 3,6% pada 2018. Hal tersebut didasarkan adanya upaya-upaya beberapa negara maju dan berkembang (emerging economics) untuk mempercepat perekonomian mereka masing-masing.

Lembaga pemeringkat Standard and Poor’s (S&P) menempatkan Indonesia pada Investment Grade (layak investasi) dengan menaikkan peringkat Indonesia pada level BBB-/ stable outlook pada tanggal 19 Mei 2017. Hal ini memberikan dampak positif dan diharapkan menjadi stimulus capital inflow ke pasar obligasi pasca upgrading Indonesia tersebut. Menurut S&P, keputusan tersebut didasari oleh berkurangnya risiko fiskal seiring dengan kebijakan anggaran Pemerintah yang lebih realistis sehingga membatasi kemungkinan pemburukan defisit ke depan secara signifikan. Di sisi lain, S&P juga memproyeksikan perbaikan penerimaan negara sebagai dampak lanjutan dari perolehan data program tax amnesty serta pengelolaan pengeluaran fiskal yang terkelola dengan lebih baik dan lebih terkendali.

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dunia dan domestik tersebut, serta perkembangan teknologi di bidang jasa keuangan, kebijakan dari otoritas (moneter, perbankan, dan fiskal), serta rencana perbaikan proses bisnis internal, BNI merencanakan untuk tetap tumbuh di atas rata-rata industri perbankan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan mewujudkan visi BNI untuk menjadi Lembaga Keuangan yang unggul dalam Layanan dan Kinerja, maka kebijakan BNI untuk periode 2017 adalah tumbuh dengan agresif, namun tetap dalam koridor kehati-hatian. Indikator dari kebijakan tersebut diukur dari besaran aset, tingkat pengembalian investasi, produktivitas pegawai, sinergi antar unit dan perusahaan anak, dan layanan yang unggul serta nilai perusahaan bagi investor.

Salah satu strategi pendanaan BNI untuk tahun 2017 tetap mengutamakan dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan komposisi yang sehat dan berkelanjutan (sustain), terutama pada dana murah (CASA). Dalam hal ini untuk mendukung pertumbuhan aset yang optimal, komposisi pendanaan yang ideal, dan cost of fund yang lebih efisien, dimungkinkan bagi BNI untuk melakukan pendanaan yang bersumber dari DPK Non Konvensional (baik Rupiah maupun Valas) namun tidak terbatas pada penerbitan Obligasi Senior/ Medium Term Notes (MTN), Negotiable Certificate of Deposit (NCD), maupun program pendanaan berkelanjutan lainnya. Rencana pendanaan non konvensional tersebut dilakukan dengan memperhatikan kondisi likuiditas dan kondisi pasar serta timing yang tepat.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat meutanghubungi :
Kiryanto, Corporate Secretary BNI
Telp: 021-5728387, Email: bni@bni.co.id

Jakarta, 7 June 2017 - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) will issue debt bond in the form of debenture as the effort to diversify the Company’s funding source. This step becomes a part of the Sustainable Debenture Issuance program Phase 1 of BNI 2017 with principal amount of the most Rp 10 trillion, performed gradually. In the Phase I, this Issuer coded BBNI will issue bond in maximum value of Rp 3 trillion, with 5 (five) years.

Issuance of the Sustainability Debenture Issuance Phase I of BNI is conveyed to public in the Public Expose of Rupiah Debenture Sustainability General Offering at The Ritz Carlton Jakarta, Wednesday, 7 June 2017. The BNI funding strategy was presented by the Vice President Director of BNI, Herry Sidharta.

Herry conveyed, the Debenture General Offering proceed fund, after reduced by Emission costs, entirely will be used by BNI for credit expansion for business development, In the event there is Debenture General Offering proceed fund has not been realized yet, the Company will place such fund in a safe, liquid financial instrument, and remains profitable.

“We will issue such debenture instrument gradually. For the next phase will be done by considering correct timing by taking into account of market condition both internal and external,” he said.

Previously, Pefindo has awarded idAAA rank to BNI. The outlook of that rank is stable. Pefindo also awarded idAAA rank to the emission plan of Sustainable Debenture Phase I. That rank reflects a critical importance interest level for Government of Indonesia as a controlling shareholder, extremely strong business position, and extremely strong liquidity profile. An obligor with idAAA rank is the highest rank awarded by Pefindo. Obligor’s capability to fulfill its long-term financial commitment, relatively against other Indonesia obligors, is superior.

Issuance of this BNI debenture cannot be separated from the economic and market development today, where several parties estimate global economy recovery is relatively faster in 2017 than in the past 2016. Then projected in the next two years, the world’s economy is estimated will be relatively better.

International Monetary Fund (IMF) is projecting the world economic consecutively will grow 3.5% in 2017 and 3.6% in 2018. That is based on the efforts of several developed and developing countries (emerging economics) to accelerate their respective economy.

The rating agency Standard and Poor’s (S&P) places Indonesia at Investment Grade (investment worthy) by increasing Indonesian rank to BBB- level/ stable outlook on 19 May 2017. This gives positive impact and is expected to become capital inflow stimulus to debenture market post Indonesian upgrading. According to S&P, that decision is based on the decrease of fiscal risk in the line with Government’s budget policy which more realistic so as it limits possibility of worsening deficit in the future significantly. On the other hand, S&P also is projecting the state revenue improvement as advanced impact of acquisition of tax amnesty program data as well as well-managed and more controlled fiscal expenditure management.

By considering the world’s and domestic economy conditions, as well as technology development in the field of financial service, policy of authorities (monetary, banking, and fiscal), as well as improvement plan of internal business process, BNI plans to remain grows above the banking industry average. In order to achieve that objective and to realize BNI vision to become an excellent Financial Institution in Service and Performance, so the Policy of BNI in 2017 is to aggressively grow, but remain to be in prudential corridor. Indicator of that policy is measured from amount of asset, investment return level, employee productivity, synergy between unit and subsidiary, and excellent service as well as company value for investor.

One of BNI funding strategies for 2017 is to remain prioritize the growth of Third Party’s Fund (DPK) by healthy and sustainable composition (sustain), particularly low budget fund (CASA). In this matter to support the optimum asset growth, ideal funding composition, and more efficient cost of fund, is allowed for BNI to perform funding from Non-Conventional DPK (both Rupiah and Foreign Exchange) but not limited to issuance of Senior Debenture/ Medium Term Notes (MTN), Negotiable Certificate of Deposit (NCD), as well as other sustainable funding program. That non-conventional plan is carried out by taking into account of liquidity condition and market condition as well as the right timing.

For more informationn, please call :

Kiryanto, Corporate Secretary BNI
Phone : 021-5728387, Email : bni@bni.co.id

Related

Arsip Berita